banner 468x60

PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Langgar UU, DPR Pertimbangkan Angket Ke KPU

 politik
banner 468x60

Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai aturan PKPU yg melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif melanggar dua UU. Atas terbitnya aturan itu, Komisi II mempertimbangkan buat memakai hak angket kepada KPU.

“Sebenarnya semangatnya kami tangkap bagus, tetapi persoalannya banyak norma UU yg dilanggar sehingga KPU melanggar UU,” kata Awiek sapaan Baidowi ketika dihubungi merdeka.com, Minggu (1/7).

“Kami lagi bahas di Komisi II langkah apa yg mulai dikerjakan terhadap sikap KPU tersebut apakah mulai dikerjakan hak angket kepada KPU,” sambungnya.

Awiek memaparkan, sejumlah aturan yg ditabrak oleh KPU dengan terbitnya PKPU tersebut. Aturan pertama yakni pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017.

Dalam pasal 240 ayat 1 huruf g menyebutkan caleg tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yg bersangkutan mantan terpidana.

“UU 7/2017 pasal 240 ayat 1 huruf g secara nyata dan tegas tak ada larangan buat mantan napi buat jadi caleg asalkan yg bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai mantan napi,” jelasnya.

Pasal kedua yg dilanggar yakni pasal 75 ayat 4. Pasal tersebut mengatur kewajiban KPU berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam menyusun PKPU.

Awiek melanjutkan, KPU juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 tahun 2014 jo UU 2 tahun 2018 tentang MD3 pasal 74 ayat 2 tentang MD3. Hal ini karena KPU menolak hasil RDP bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah terkait aturan larangan eks napi korupsi menjadi Caleg.

Padahal pasal itu mewajibkan setiap lembaga negara termasuk badan hukum menindaklanjuti hasil RDP.

“Maka dari itu sebanrnya aturan dari KPU khusus larangan mantan napi korupsi melanggar UU. Termasuk juga PKPU yang belum diundangkan menkumham juga batal demi hukum,” tegas dia.

Wasekjen PPP ini menambahkan PKPU ini tak begitu berpengaruh terhadap proses rekrutmen Caleg dari partainya. PPP sudah menerapkan syarat yg melarang mantan koruptor maju sebagai Caleg sejak Pemilu 2014 silam.

“Kalau PPP memang secara internal telah melarang sejak Pemilu 2014 menolak mantan napi koruptor jadi caleg,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman sudah memutuskan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018. Pernyataan Arief dikutip dari laman resmi KPU RI.

Dalam salah sesuatu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”.

Dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif telah dapat diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota bagi Pemilu 2019 mulai dibuka akan 4 hingga 17 Juli 2018. [noe]

Sumber:

http://www.merdeka.com/politik/pkpu-larangan-eks-koruptor-nyaleg-langgar-uu-dpr-pertimbangkan-angket-ke-kpu.html

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply